Archive for May 20th, 2010

Oleh : Feryanto W. K.

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan kawasan pedesaan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian. Lahan, potensi tenaga kerja, dan basis ekonomi lokal pedesaan menjadi  faktor utama pengembangan pertanian. Saat ini disadari bahwa pembangunan pertanian tidak saja bertumpu di desa tetapi juga diperlukan integrasi dengan kawasan dan dukungan sarana serta prasarana yang tidak saja berada di pedesaan (baca : kota). Struktur perekonomian wilayah merupakan faktor dasar yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, perbedaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi dan potensi suatu wilayah dari segi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan kelembagaan

Berangkat dari kondisi tersebut perlu disusun sebuah kerangka dasar pembangunan pertanian yang kokoh dan tangguh, artinya pembangunan  yang dilakukan harus didukung oleh segenap komponen secara dinamis, ulet, dan mampu mengoptimalkan sumberdaya, modal, tenaga, serta teknologi sekaligus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian harus berdasarkan asas ‘keberlanjutan’ yakni, mencakup aspek ekologis, sosial dan ekonomi (Wibowo, 2004).

Konsep pertanian yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan perencanaan wilayah yang berbasiskan sumberdaya alam yang ada di suatu wilayah tertentu. Konsep perencanaan mempunyai arti penting dalam pembangunan nasional karena perencanaan merupakan suatu proses persiapan secara sistematis dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan yang mencakup siapa dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki agar pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efesien.

Perencanaan pembangunan wilayah adalah suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk memberhasilkan pembangunan ekonomi nasional melalui pengembangan sektor agribisnis, kita perlu menemu-kenali terlebih dahulu kondisi dan tantangan yang dihadapi sektor agribisnis nasional. Dengan menmu-kenali hal-hal tersebut, kita dapat merumuskan strategi untuk menghadapinya dan mempercepat pembangunan sektor agribisnis dari kondisi saat ini menuju kinerja sektor agribisnis yang diharapkan.

Pengembangan sektor agribisnis di masa depan, khususnya menghadapi era globalisasi, akan menghadapi sejumlah tantangan besar yang bersumber dari tuntutan pembangunan ekonomi domestik, perubahan lingkungan ekonomi Interansional, baik karena pengaruh lieberalisasi ekonomi maupun karena perubahan-perubahan fundamental dalam pasar produk agribisnis internasional.

Struktur agribisnis, untuk hampir semua komoditi, dewasa ini masih tersekat-sekat. Struktur agribisnis yang tersekat-sekat ini dicirkan oleh beberapa hal yaitu : Pertama, agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif dan terdiri atas beberapa subsistem, yaitu (a) subsistem pertanian hulu, (b) subsistem budidaya pertanian, (c) subsistem pengolahan hasil pertanian, (d) subsistem pemasaran hasil pertanian, dan (e) subsistem jasa penunjang pertanian. Subsistem kedua, sebagian dari subsistem pertama, dan subsistem ketiga merupakan on-farm agribisnis, sedangkan subsistem lainnya merupakan off-farm agribisnis. Kedua, agribisnis merupakan suatu konsep yang menempatkan kegiatan pertanian sebagai suatu kegiatan utuh yang komprehensif, sekaligus sebagai suatu konsep untuk dapat menelaah dan menjawab berbagai permasalahan, tantangan, dan kendala yang dihadapi pembangunan pertanian. Agribisnis juga dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan pertanian serta pengembangan terhadap pembangunan nasional secara lebih tepat.

Dari berbagai definisi dan batasan konsep agribisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang penting dan harus ada dalam proses pembangunan agribisnis adalah sebagai barikut : (a) agribisnis merupakan suatu sistem, sehingga semua kegiatan yang terdapat dalam sistem tersebut harus saling terkait dan tidak berdiri sendiri, (b) agribisnis merupakan alternatif bagi pengembangan strategi pembangunan ekonomi, dan (c) agribisnis berorientasi pasar dan perolehan nilai tambah dari suatu komoditas.

Setidaknya ada lima alasan mengapa sektor pertanian atau agribisnis menjadi strategis. Pertama, pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Kedua, merupakan penyedia bahan baku bagi sektor industri (agroindustri). Ketiga, memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor. Keempat, menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan. Dan kelima, perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem (lingkungan).

Ironisnya, meski pertanian dianggap strategis, tapi kondisi petaninya kian termarginalkan. Menurut Sensus Pertanian 2003, jumlah rumah tangga petani gurem (penggarap kurang dari 0,5 ha) adalah 13,7 juta rumah tangga, meningkat 26,85 persen dibanding tahun 1993 yang jumlahnya 10,8 juta rumah tangga. Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan juga meningkat, dari 52,7 persen (1993) menjadi 56,5 persen (2003).

Petani gurem ini mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Dari 16,6persen rakyat Indonesia yang termasuk kelompok miskin, 60persen-nya adalah kalangan petani gurem. Timbul pertanyaan, jika sektor pertanian sangat penting, mengapa petaninya “dibiarkan” tidak berdaya? Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor pertanian (politik pertanian).

Selama ini, logika pembangunan pertanian di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi orientasi utama. Konsekuensinya, variabel kelembagaan masyarakat yang bersifat struktural di pedesaan kurang diperhatikan dalam menentukan kebijakan ekonomi pertanian.

Sektor agribisnis mempunyai peranan penting didalam pembangunan. Ada lima peran penting dari sektor pertanian dalam kontribusi pembangunan ekonomi antara lain meningkatkan produksi pangan untuk konsumsi domestik, penyedia tenaga kerja terbesar, memperbesar pasar untuk industri, meningkatkan supply uang tabungan dan meningkatkan devisa. Sampai saat ini, peranan sektor pertanian di Indonesia begitu besar dalam mendukung pemenuhan pangan dan memberikan lapangan kerja bagi rumah tangga petani. Tahun 2003, sektor pertanian mampu memperkerjakan sebanyak 42 juta orang atau 46,26 persen dari penduduk yang bekerja secara keseluruhan.

Sektor agribisnis mempunyai peranan penting didalam pembangunan. Ada lima peran penting dari sektor pertanian dalam kontribusi pembangunan ekonomi antara lain meningkatkan produksi pangan untuk konsumsi domestik, penyedia tenaga kerja terbesar, memperbesar pasar untuk industri, meningkatkan supply uang tabungan dan meningkatkan devisa. Sampai saat ini, peranan sektor pertanian di Indonesia begitu besar dalam mendukung pemenuhan pangan dan memberikan lapangan kerja bagi rumah tangga petani. Tahun 2003, sektor pertanian mampu memperkerjakan sebanyak 42 juta orang atau 46,26 persen dari penduduk yang bekerja secara keseluruhan.

Pertanian sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah dan perekonomian dengan, pertanian harapannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, sebagai sumber pendapatan, sebagai sarana untuk berusaha, serta sebagai sarana untuk dapat merubah nasib ke arah yang lebih baik lagi. Peranan pertanian/agribisnis tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi petani dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peranan tersebut antara lain: meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terutama pada masa kirisis ekonomi yang dialami Indonesia, satu-satunya sektor yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 hanyalah sektor agribisnis, dimana agribisnis memiliki pertumbuhan yang positif.

Dalam jangka panjang, pengembangan lapangan usaha pertanian difokuskan pada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, seperti pengembangan agroindustri. Salah satu lapangan usaha pertanian yang berorientasi ekspor dan mampu memberikan nilai tambah adalah sektor perekebunan. Nilai PDB sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari tahun  ke tahun. Jika diperhatikan dengan baik, peranan sektor pertanian masih dapat ditingkatkan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Indonesia.Secara empirik, keunggulan dan peranan pertanian/agribisnis tersebut cukup jelas, yang pertama dilihat hádala peranan penting agribisnis (dalam bentuk sumbangan atau pangsa realtif terhadap nilai tambah industri non-migas dan ekspor non-migas), yang cukup tinggi. Penting pula diperhatikan bahwa pangsa impor agribisnis relatif rendah, yang mana ini berarti bahwa agribisnis dari sisi ekonomi dan neraca ekonomi kurang membebani neraca perdagangan dan pembayaran luar negeri. Sehingga dengan demikian sektor agribisnis merupakan sumber cadangan devisa bagi negara. Diharapkan sektor pertanian mampu menjadi sumber pertumbuhan perekonomian status bangsa, terutama negara-negara berkembang yang perekonomiannya masih 60persen bertumpu pada sektor pertanian.

Disisi lain, dilihat ternyata pembangunan agribisnis mampu menunjukkan peningkatan produktivitas di sektor pertanian, hal ini menunjukkan dua hal yakni, bahwa terjadi peningkatan productivitas pada hasil produk pertanian yang diikuti oleh perbaikan koalitas, perbaikan teknologi yang mengikutinya dan peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, seperti yang ditunjukkan pada awal-awal bab ini.

Pada dasarnya tidak perlu diragukan lagi, bahwa pembangunan ekonomi yang berbasiskan lepada sektor pertanian (agribisnis), karena telah memberikan bukti dan dan peranan yang cukup besar dalam pembangunan perekonomian bangsa, dan tentunya lebih dari itu.

Pembangunan pertanian dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional berarti menjadikan perekonomian daerah sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sebagai agregasi dari ekonomi daerah, perekonomian nasional yang tangguh hanya mungkin diwujudkan melalui perekonomian yang kokoh. Rapuhnya perekonomian nasional selama ini disatu sisi dan tingginya disparitas ekonomi antar daerah  dan golongan disisi lain mencerminkan bahwa perekonomian nasional Indonesia dimasa lalu tidak berakar kuat pada ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada pertanian merupakan sebuah proses orientasi, yang meletakkan formasi institusi baru, pengembangan industri alternatif, peningkatan kapasitas pelaku untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar baru, transfer ilmu pengetahuan, dan menstimulasi bangkitnya perusahaan baru serta semangat kewirausahaan.

Diharapkan dalam pembangunan ekonomi lokal, kegiatan pertanian dalam perkembangannya akan berorientasi  pada pasar (konsumen) apabila terjadi penyebaran sumberdaya dan faktor produksi yang merata serta adanya biaya transportasi yang relatif murah. Orientasi pasar ini akan menunjukkan bahwa setiap lokasi dapat menghasilkan komoditi pertanian tertentu. Suatu kegiatan pertanian akan lebih dapat berkembang pada lokasi tertentu yang disebabkan oleh adanya kemudahaan bagi konsumen yang berasal dari dalam atau dari luar lokasi untuk datang ke lokasi pemasaran komoditi pertanian tersebut.

Kebijaksanaan nasional pembangunan pertanian di suatu negara tentunya tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor eksternal, apalagi dalam era globalisasi yang di cirikan adanya keterbukaan ekonomi dan perdagangan yang lebih bebas, akan sulit ditemukan adanya kebijaksanaan nasional pembangunan pertanian yang steril dari pengaruh-pengaruh factor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebijaksanaan nasional pembangunan pertanian di Indonesia antara lain adalah; (i) kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti WTO, APEC dan AFTA; (ii) kebijaksanaan perdagangan komoditas pertanian di negara-negara mitra perdagangan indonesia; (iii) lembaga-lembaga internasional yang memberikan bantuan kepada Indonesia terutama dalam masa krisis.

Dimasa lalu, ketika orientasi pembangunan pertanian terletak pada peningkatan produksi, yang menjadi motor penggerak sektor agribisnis adalah usahatni. Artinya komoditi yang dihasilkan usahatanilah yang menentukan perkembangan agribisnis hulu dan hilir. Hal ini sesuai pada masa lalu, karena target kita masih bertujuan untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin. Selain itu, konsumen juga belum menuntut  pada atribut-atribut produk yang lebih rinci dan lengkap.

Dewasa ini dan dimasa yang akan datang, orientasi sektor telah berubah kepada orientasi pasar. Dengan berangsungnya perubahan preferensi konsumen yang semakin menuntut atribut produk yang lebih rinci dan lengkap, maka motor penggerak sektor agribisnis harus berubah dari usaha tani kepada industri pengolahan (agroindustri). Artinya, untuk mengembangkan sektor agribisnis yang mogern dan berdaya saing, agroindustri menjadi penentu kegiatan pada subsistem usahatani dan selanjutnya akan menetukan subsistem agribisnis hulu.

Pembangunan sektor pertanian/agribisnis yang berorientasi pasar menyebabkan strategi pemasaran menjadi sangat penting bahkan pemasaran ini semakin penting peranannya terutama menghadapi masa depan, dimana preferensi konsumen terus mengalami perubahaan. Serta, untuk memampukan sektor agribisnis menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, diperlukan pengembangan sumberdaya agribisnis, khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi, serta pembangunan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) agribisnis sebagai aktor pengembangan sektor pertanian.

Disamping konsep pembangunan pertanian diatas, khususnya dinegara-negara berkembang, masih banyak permasalahan yang dihadapi terutama sektor pertanian, terutama masalah kemiskinan, rendahnya produktivitas, rendahnya SDM, masih lemahya posisi tawar petani, ketidakadaannya kelembagaan yang mendukung usaha tani pelaku pertanian, dan masih kurangnya atau lemahnya sistem pasar komoditi produk pertanian, dan kurang diserapnya hasil komodit dengan baik akibat infrastruktur yang masih kurang memadai.

Permasalahan ini tentunya, menjadi kendala sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh pengambil kebijakan. Sehingga dengan demikian diharapkan nantinya sektor pertanian mampu menjadi penggerak perekonomian di pedesaan dan negara.

Pertanian/Agribisnis di Negara Maju

Fenomena mengapa suatu negara dapat memenangkan persaingan sedangkan negara lain tidak, merupakan pertanyaan terus yang mengemuka sepanjang sejarah pembangunan dan perdagangan internasional. Banyak pendapat yang diajukan oleh pakar terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis internasional, tetapi tidak satupun yang mampu menjelaskan kemampuan daya saing suatu negara secara komprehensif,

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, bahkan Malaysia dan Thailand yang secara tradisional menguasai agribisnis internasional, dimasa yang akan datang akan menguasai sektor agroindustri, walaupun disatu sisi akan menghadapi permasalahan yakni kesulitan untuk mengembangkan agribisnis, karena kesulitan dalam hal lahan pertanian. Berbeda dengan masa sebelumnya, dewasa ini dan masa yang akan datang, preferensi konsumen produk agribisnis yang kita hadapi sangat berbeda dan sedang mengalami perubahaan secara fundamental.

Negara-negara maju, dari masa yang lalu sudah melihat bagaimana potensi pertanian dalam perekonomian mereka. Keunggulan daya saing ditentukan oleh kemampuan mendayagunakan keunggulan komparatif yang dimiliki mulai dari hulu sampai hilir, dalam menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Artinya, pendayagunaan keunggulan sisi penawaran ditujukan untuk memenuhi keinginan konsumen. Kemampuan untuk menyediakan produk yang berkembang, sangat menentukan keunggulan bersaing di pasar internasional. Negara-negara agribisnis, seperti Australia dan selandia Baru, mampu bersaing di pasar interansional disebabkan kemampuan negara tersebut dalam menjual apa yang diinginkan konsumen bukan menjual apa yang dihasilkan.

Sejarah perekonomian dunia sebenarnya telah memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada negara besar di dunia ini yang kuat tanpa di dukung oleh pertanian yang tangguh. Kenyataaan menunjukkan bahwasanya negara-negara di Eropa Timur dan Uni Soviet pada akhirya harus menerima terjadinya disintegrasi karena lemahnya daya dukung sektor pertanian, negara-negara di kawasan afrika juga mengalami kesulitan dalam membangun bangsanya, hanya karena sektor pertanian tidak dapat mendukung ketahanan pangan sebagai landasan pembangunan.

Bagi Indonesia, dimana sumberdaya alam merupakan keunggulan komparatifnya, maka sudah sepantasnya jika pembangunan nasional didasarkan pada pengelolaan sumberdaya alam tersebut. Pertanian merupakan salah satu sumberdaya alam dimana Indonesia mempunyai keunggulan komparatif, disamping itu bagian terbesar penduduk Indonesia juga hidup dan bermata pencaharian di sektor tersebut, fenomena kemiskinan juga banyak terjadi di sektor pertanian. Dengan demikian apabila sektor pertanian dijadikan landasan bagi pembangunan nasional dimana sektor-sektor lain menunjang sepenuhnya, sebagian besar masalah yang dihadapi oleh masyarakat akan dapat terpecahkan.

Disamping itu orientasi pembangunan pertanian juga perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, apabila pada waktu yang lalu lebih banyak berorientsai pada pengembangan komoditas, maka kini harus lebih berorientasi pada petani. Namun demikian harus sepenuhnyadi sadari bahwa dalam menyusun kebijaksanaan pembangunan pertanian hanya memperhatikan potensi sumberdaya alam dan kepentingan produsen semata-mata, melainkan juga pengaruh dari perdagangan dunia dan kebijaksanaan pembangunan pertanian di negara mitra dagang.

Pandangan dari Partai Politik juga tidak jauh berbeda dengan pandangan dari pemerintah maupun para pengamat ekonomi, Imam Churmen (1999) dari PKB menyatakan bahwa diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menempatkan sektor pertanian sebagai sektor prioritas pembangunan yang dicerminkan dalam anggaran pemerintah.

Sebagai contoh kasus bagaimana pembangunan pertanian dan kebijakannya di Negara Maju, dapat kita perhatikan dalam negara Amerika serikat berikut.  Sejak tahun 2002, pemerintah AS memberikan subsidi sebesar US $ 19 milliar per tahun kepada petaninya, atau sekitar dua kali dari dana yang dicadangkan untuk bantuan interansionalnya. Dalam hal beras, misalnya AS telah mencadangkan sekitar US$ 100 ribu subsidi per petani yang diberikan kepada siapapun yang mau mengganti tanamannya dengan padi. Negara bagian di pantai  barat seperti California dan Washington, dan negara bagian di tenggara seperti Lousiana, South dan North Carolina memang sedang antusias mengembangkan agribisnis padi sawah. Target besar untuk menjadi produsen nomor dua beras dunia, dapat menjadi kenyataan, terutama ketika perundingan dan persaingan tingkat dunia dengan negara-negara Eropa Barat  dalam hal gandum sering mengalami kendala besar. Wallahu’alam!.

Oleh : Feryanto W. K.

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan yang signifikan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Selain sebagai sektor yang mampu menyediakan pangan bagi penduduk Indonesia, pertanian juga mampu menyerap 46,5 persen dari total angkatan kerja di Indonesia, dan mampu memberikan kontribusi sebesar 14,7 persen bagi GNP. Begitu besarnya peranan sektor pertanian, pemerintah berusaha untuk menunjang sektor pertanian tersebut, salah satunya melalui industri pupuk.

Keberadaan industri pupuk di dalam negeri memiliki peranan strategis dalam menunjang program pembangunan perekonomian Indonesia. Secara nasional keberadaan industri pupuk mampu memberikan andil yang cukup besar tidak saja bagi perkembangan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, namun juga memberikan dampak bagi perkembangan di sektor perkebunan, industri kimia dan bidang jasa lain. Kebutuhan pupuk dalam negeri mengalami peningkatan sekitar 4,6 persen per tahun, seiring dengan masifnya program intensifikasi dan peningkatan produktivitas komoditas pangan yang dicanangkan pemerintah (Rachman, 2003). Permintaan pupuk yang terus meningkat menuntut peningkatan volume produksi pupuk dan penyesuaian kebijakan perdagangan pupuk dalam upaya menjaga kontinuitas pasokan pupuk dalam negeri.

Kasus kelangkaan pupuk terutama jenis urea merupakan fenomena yang terjadi secara berulang-ulang hampir setiap tahun. Fenomena ini ditandai oleh melonjaknya harga pupuk di tingkat petani jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Padahal produksi pupuk urea dari 5 pabrik pupuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu di atas kebutuhan domestik. Sehingga tanpa mengurangi pasokan untuk pasar bersubsidi domestik, masih ada  kelebihan pasokan pupuk sekitar 1,3 juta ton baik untuk memenuhi pasar pupuk  non subsidi domestik yang diperkirakan relatif kecil maupun untuk pasar ekspor. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi fenomena langka pasok dan lonjak harga di atas HET.

Produksi pupuk nasional sepanjang tahun 1990 – 2004 sebagian besar adalah urea, yaitu sebesar 79,95 persen dari total produksi pupuk nasional. Pupuk TSP/SP-36 menduduki urutan kedua sebesar 12,29 persen dari total produksi pupuk. Produksi pupuk ZA di urutan ketiga dengan 7,32 persen, dan NPK di urutan keempat dengan 0,44 persen dari total produksi pupuk sebesar 106.293.961 ton (PT PUSRI, 2005).

Dari segi konsumsi pupuk, sektor pertanian merupakan pengguna pupuk urea dengan porsi terbesar yaitu 91,34% dibandingkan sektor industri yaitu sebesar 8,66 %. Kebutuhan pupuk urea yang tergolong besar, selain menjadi faktor yang sangat dibutuhkan oleh petani, pupuk urea juga menjadi bahan baku dalam beberapa industri. Pupuk urea dalam industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri perekat kayu lapis, industri farmasi, kosmetika, dan industri plastik (PT PUSRI, 2005).

Kedudukan pupuk yang amat penting dalam produksi pertanian mendorong campur tangan pemerintah untuk mengatur tataniaga pupuk. Kebijakan pemerintah terkait masalah ini adalah melalui subsidi. Subsidi pupuk yang diberlakukan sejak tahun 1971 bertujuan menekan biaya yang akan ditanggung petani dalam pengadaan pupuk. Sehingga petani tidak kesulitan untuk memperoleh pupuk karena masalah biaya.

Dikaitkan dengan fenomena yang terjadi saat ini dimana terjadinya kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, maka dapat dikatakan bahwa program kebijakan pupuk yang amat komprehensif dibangun pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan komprehensif mengenai pupuk bersubsidi tersebut antara lain : (1) pembangunan industri pupuk untuk pemenuhan kebutuhan domestic dan sisanya untuk ekspor; (2) rayonisasi pasar; (3) pemberlakuan HET sesuai rayon sehingga tidak memberatkan/ menyulitkan petani untuk memperolehnya; (4) pabrik pupuk memperoleh subsidi gas sebagai imbalan pelaksanaan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi sampai kios pengecer sesuai HET; (5) besaran subsidi pupuk sama dengan besaran subsidi gas dan volume pupuk bersubsidi yang disalurkan; (6) pelaksanaan subsidi pupuk dan distribusinya diawasi oleh pemerintah dan DPR (Simatupang, 2004 dalam Kariyasa dan Yusdja, 2005).

Adapun penyebab terjadinya ketimpangan pelaksanaan kebijakan pupuk yang komprehensif tersebut karena dugaan adanya peningkatan ekspor pupuk ilegal baik melalui produsen pupuk itu sendiri maupun melalui penyelundup seiring peningkatan margin antara harga pupuk urea di pasar dunia dengan harga pupuk di pasar domestik, telah membuktikan bahwa produsen pupuk sudah tidak mengutamakan pemenuhan untuk pasar domestik, dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa pupuk urea yang diekspor secara ilegal tersebut adalah pupuk bersubsidi yang merupakan hak petani yang notabene merupakan kelompok masyarakat miskin. Eskpor pupuk bersubsidi banyak terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil milik individu terutama di Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan.

Faktor lain yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasar domestik adalah perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non bersubsidi. Perembesan ini terjadi terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan perkebunan besar. Sejak ditetapkan kebijakan harga pupuk, telah menyebabkan pasar pupuk domestik bersifat dualistik, yaitu pasar bersubsidi dan pasar nonsubsidi. Fenomena ini terjadi diduga akibat masih lemahnya penerapan sistem pengawasan pupuk yang telah dibentuk pemerintah. Langka pasok dan lonjak harga juga terjadi akibat perembesan pupuk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam pasar yang sama (pasar bersubsidi). Ada beberapa petani yang masih memiliki fanatisme terhadap pupuk merek tertentu, sehingga mereka mau membeli sekalipun dengan harga yang lebih mahal. Perilaku ini mengakibatkan terjadi kelangkaan pupuk pada daerah-daerah tertentu. Banyak produsen pupuk dan distributor yang ditunjuk tidak mempunyai gudang penyimpanan pupuk di lini III pada beberapa daerah diduga juga turut berkontribusi terhadap kelancaran pendistribusian pupuk yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan pupuk di tingkat pengecer atau petani.

Dalam setiap pengambilan dan penerapan kebijakan oleh pemerintah, sudah menjadi hal lumrah bahwa ada pihak-pihak yang pro dan kontra akan kebijakan tersebut. Demikian pula dengan kebijakan subsidi pupuk dan pendistribusiannya. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar.   Subsidi pupuk bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Subsidi pupuk ini pada umumnya disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat lebih rendah dari pada harga pasarnya dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Apakah tujuan yang mulia dari subsidi pupuk ini dapat tercapai dengan baik? Tentunya diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap kebijakan subsidi pupuk (Handoko dan Patriadi, 2005).

Pemberian subsidi pupuk dalam jangka panjang dapat meningkatkan jumlah konsumsi pupuk. Peningkatan tersebut di satu sisi memberikan efek positif berupa peningkatan produksi pertanian, tetapi di sisi lain dapat meningkatkan anggaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Penggunan pupuk yang berlebihan juga berdampak negatif terhadap lingkungan (Wijonarko, 1998). Akibatnya, pemerintah berusaha mengurangi jumlah anggaran subsidi pupuk dari tahun ke tahun. Kemudian krisis moneter yang terjadi pada permulaan tahun 1997 memaksa subsidi pupuk dihapuskan pada Desember 1998. Pasca krisis moneter yaitu mulai tahun 2001 subsidi pupuk dibatasi hanya untuk pupuk tanaman pangan sedangkan untuk tanaman perkebunan mengikuti harga pasar. Hal ini diterapkan dengan alasan adanya subsidi silang terhadap penggunaan gas di pabrik-pabrik pupuk. Sehingga, menurut Menteri Perindustrian diharapkan kedapan industri pupuk harus lebih efisien lagi karena gas digunakan dengan produktivitas tinggi dan akhirnya dapat menekan biaya produksi pupuk. Di sisi lain, subsidi pupuk secara bertahap dikurangi sehingga harga produk pertanian lebih tinggi (Suara Merdeka, Rabu 23 Maret 2005).

Namun pada kenyataannya permasalahan kemudian muncul karena subsidi yang diberikan pemerintah saat ini bukanlah subsidi pupuk langsung bagi petani, namun subsidi gas dari pemerintah bagi pabrik-pabrik penghasil pupuk. Padahal harga pupuk di tingkat petani tidak berkaitan langsung dengan harga pokok pabrik pupuk domestik. Pada tatanan pasar terbuka, seperti saat ini, harga pupuk di tingkat petani ditentukan oleh harga paritas impornya. Pengalaman membuktikan bahwa jika harga pupuk di pasar internasional meningkat, maka untuk mengejar laba yang lebih tinggi, pabrik pupuk domestik cenderung mengekspor produknya. Akibatnya adalah pasokan pupuk di tingkat petani menjadi langka dan harganya pun meningkat seiring dengan peningkatan harga pupuk internasional. Sebagai perusahaan komersial, produsen pupuk tentunya tidak dapat disalahkan mengekspor pupuk untuk mengejar laba sebesar-besarnya (Simatupang, 2002).

Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh petani, terutama petani kecil, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani dan usahataninya, serta mendukung program ketahanan pangan. Untuk itulah pada pasca krisis moneter pemerintah kembali memberlakukan subsidi pupuk (walaupun masih terbatas untuk tanaman pangan), karena didasari pada kenyataan bahwa peranan pupuk sangat penting dalam upaya peningkatan produktivitas dan hasil  komoditas pertanian, sehingga menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis (Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2004).

Apakah  Kebijakan Subsidi Pupuk Telah Sesuai Atau Tidak Dengan Tujuannya?

Kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani diusahakan memenuhi azas enam tepat yaitu: tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu dan harga yang layak sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan. Untuk mendukung itu, pemerintah kembali memberikan subsidi pupuk ke petani melalui pabrik pupuk yaitu berupa subsidi gas sebagai bahan baku utama produksi pupuk, dengan harapan harga pupuk yang diterima petani sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Subsidi gas diberikan pada ke lima pabrik di Indonesia sesuai SK Mentan nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2007. Beberapa hal yang sangat penting yang tertera dalam surat keputusan tersebut seperti dinyatakan bahwa : (a). bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; (b). bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; (c). bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007.

Peruntukan pupuk bersubsidi dalam pasal  2 dijelaskan bahwa (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang. (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.  Sedangkan untuk penyaluran dan HET pupuk bersubsidi tercantum pada pasal 6 yaitu : (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK yang diadakan oleh Produsen. Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.  Pada Pasal 7 diuraikan bahwa pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus. Sewdangkan pada Pasal 8 dikemukakan bahwa (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea          = Rp. 1.200,- per kg;

b. Pupuk ZA   = Rp. 1.050,- per kg;

c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg;

d. Pupuk NPK = Rp. 1.750,- per kg.

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.  Dalam Pasal 9 diuraikan bahwa produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Kemudian pada Pasal 10 dinyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendistribusian pupuk yang diterapkan selama ini belum cukup efektif dalam upaya memenuhi enam azas tepat yang selama ini menjadi target pemerintah dan para pelaku lainnya dalam mendistribusikan pupuk ke tingkat petani. Ada beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadi pendistribusian pupuk tidak sesuai dengan rencana. Pertama, pemakaian pupuk urea di tingkat petani melebihi dosis anjuran. Dalam perhitungan subsidi pupuk, dosis pemupukan urea yang dianjurkan pemerintah hanya sebanyak 250 kg/ha, akan tetapi dalam prakteknya banyak petani menggunakan pupuk jenis ini berkisar 350-500 kg/ha. Penggunaan pupuk berlebih terjadi karena petani masih beranggapan bahwa pupuk urea merupakan pupuk pokok dan mutlak diperlukan, sementara pupuk lainnya seperti SP36 dan KCl hanya merupakan pupuk pelengkap (Adnyana dan Kariyasa, 2000). Sehingga seringkali dijumpai banyak petani yang tidak menggunakan pupuk KCl di samping karena harganya memang relatif mahal. Kedua, pemilikan lahan yang sempit (< 0.3 ha) juga menyebabkan penggunaan pupuk kalau dikonversi ke dalam satu hektar menjadi sangat tinggi. Ketiga, tidak adanya ketepatan dalam menghitung luas pertanaman komoditas pangan (padi). Jumlah rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan Departemen Pertanian yang merupakan usulan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten secara umum lebih rendah dari luas pertanaman sesungguhnya, sehingga jumlah permintaan pupuk selalu melebihi dari yang dialokasikan. Keempat, adanya ketidakdisiplinan petani dalam menentukan pola tanam. Sebagai contoh, pada daerah tertentu yang biasanya menanam padi dua kali, ketika begitu masih ada persediaan air yang mencukupi pada gadu dua (MK II) petani pada umumnya menanam padi lagi, sehingga terjadi lonjakan permintaan pupuk. Kebutuhan pupuk pada tanaman hortikultura juga sangat sulit untuk dihitung, mengingat jenis komoditas yang ditanam petani tidak pasti dan selalu berubah-ubah sesuai permintaan pasar. Kelima, terjadi penggunaan pupuk di tingkat petani untuk kebutuhan yang bukan bersubsidi.

Sehingga dapat dikatakan tujuan kebijakan subsidi pupuk yang pada intinya untuk kesejahteraan petani serta kesinambungan usahataninya, masih terkendala pada ketidaktepatan azas enam tepat di lapangan dan sistem distribusi pupuk yang masih belum teratur dan konsisten.

Evaluasi dan Rekomendasi Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk yang Tepat

Pemerintah menaikkan volume subsidi pupuk untuk tahun 2007 menjadi 6,7 juta ton dari tahun sebelumnya yang hanya 6 juta ton. Dalam jumlah itu, termasuk di dalamnya adalah stok pemerintah sebesar 200.000 ton untuk kepentingan realokasi jika terjadi kelangkaan pupuk di suatu wilayah. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66 Tahun 2006 tertanggal 29 Desember 2006. Total subsidi pupuk tahun 2007 adalah subsidi untuk pupuk urea sebanyak 4,5 juta ton, pupuk majemuk atau NPK sebanyak 700.000 ton, sisanya adalah untuk pupuk ZA dan SP-36.  Jika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dan terjadi kelebihan di kecamatan lain, kebijakan realokasi bisa diputuskan oleh bupati atau wali kota. Jika terjadi di tingkat kabupaten, diputuskan oleh gubernur, dan di tingkat provinsi oleh Dirjen Tanaman Pangan. “Langkah itu dilakukan untuk memperlancar distribusi bila sewaktu-waktu terjadi kelangkaan. Kita juga menyiapkan stok pupuk yang dikuasai pemerintah sebanyak 200.000 ton” .

Dengan demikian pada dasarnya subsidi pupuk masih sangat diperlukan oleh petani walaupun cukup banyak faktor yang mempengaruhi besaran subsidi pupuk. Sebagian besar faktor tersebut membutuhkan koordinasi kebijakan antar departemen. Misalkan dipengaruhi oleh HET, harga gas, kurs dan volume yang penentuannya membutuhkan koordinasi kebijakan antara Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, secara total beban subsidi pupuk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan  subsidi pupuk masih diperlukan oleh mereka yang memiliki keterbatasan daya beli karena subsidi pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas usahatani.  Subsidi pupuk yang diberikan pemerintah cenderung kurang daripada yang dibutuhkan. Hal ini dapat dipahami karena alasan keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu perlunya evaluasi produsen sebagai distributor pupuk bersubsidi. Sehingga perlu ketegasan pemerintah untuk mengenakan sanksi kepada produsen jika terbukti gagal melaksanakan kewajiban untuk mencukupi sediaan pupuk di kios pengecer sesuai HET dengan mencabut haknya untuk memperoleh subsidi gas dan pemutusan izin ekspor pupuk. Memadukan kebijakan subsidi gas dan pengenaan pajak ekspor  sehingga harga pupuk bagi petani lebih murah, sedangkan pabrik pupuk tidak dirugikan karena nilai subsidi gas diatur sama dengan nilai pajak ekspor dan hal yang terpenting lagi bahwa perlu kesadaran petani dalam pemakaian pupuk yang tepat dalam pemakaiannya sesuai rekomendasi. Sebagai alternatif kebijakan subsidi pupuk lainnya adalah pemberian subsidi BBM untuk transportasi distribusi pupuk sebagai pengganti dihapuskannya subsidi langsung pada gas dan bahan baku pupuk.

Industri pupuk pada sebelum tahun 1999 masih dikuasai oleh PT PUSRI baik produksi maupun pengadaannya. Pada tahun 1979 PT PUSRI ditunjuk oleh pemerintah sebagai penanggung jawab tunggal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 56/KP/II/1979. Kemudian melalui SK Menteri Perdagangan No. 182/KP/VIII/1996, PT PUSRI bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk urea, sedangkan PT Petrokimia Gresik bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk TSP/SP-36 dan ZA mulai dari lini I sampai lini IV (Heriyanto, 2006)

PT PUSRI menjadi perusahaan yang memonopoli industri pupuk di Indonesia karena diperkuat dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kapasitas produksi dan juga sistem distribusi dan pengadaan pupuk yang luas membuat PT PUSRI menjadi induk dari BUMN produsen pupuk lainnya di Indonesia. Dari PT PUSRI, pupuk disalurkan ke Lini II dan Lini III. Dari Lini III, pupuk disalurkan ke Lini IV atau swasta, kemudian ke kios besar, kios kecil dan akhirnya disalurkan ke petani. Selanjutnya ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1. Jalur Distribusi Pupuk Sebelum Kebijakan Penghapusan Subsidi (Sumber: Rachman, 2003)

Berbicara persoalan pupuk tidak dapat dilepaskan dari polemik sistem pendistribusian pupuk terutama pupuk yang bersubsidi dari pabrik ke petani dan atau pengguna lainnya. Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang berlaku saat ini bersifat terbuka dan pasif. Yang dimaksud bersifat pasif adalah bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen mulai dari pabrik sampai ke tingkat pengecer yang selanjutnya dijual di pasar secara pasif dalam arti siapapun baik petani yang berhak maupun bukan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok dapat membeli pupuk dengan cara datang ke kios pengecer yang berlokasi di kecamatan atau desa. Yang dimaksud bersifat terbuka adalah bahwa sistem distribusi hanya memiliki delivery system (sistem distribusi dari produsen sampai pengecer (lini IV)) dan tidak memiliki receiving system (sistem penerimaan oleh petani). Akibatnya, pengecer resmi dapat menjual pupuk bersubsidi kepada siapa saja termasuk kepada mereka yang tidak berhak (Syafa’at, dkk, 2007).

Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat terbuka dan pasif tersebut menyebabkan petani berpeluang besar tidak mendapatkan jumlah pupuk bersubsidi sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan perkataan lain sistem distribusi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya langka pasok. Terjadinya langka pasok berarti sejumlah azas dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, seperti tepat jumlah, jenis, mutu, waktu dan tempat, akan dilanggar.

Bertitik tolak dari fakta diatas muncul wacana untuk mengubah sistem distribusi pupuk bersubsidi dari bersifat terbuka dan pasif menjadi bersifat tertutup dan aktif. Yang dimaksud bersifat aktif adalah bahwa ada kewajiban secara eksplisit bagi pengecer resmi untuk menyalurkan/menjual habis pupuk bersubsidi yang sudah diterima dari distributor kepada petani dalam kurun waktu tertentu. Yang dimaksud bersifat tertutup adalah bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi paling tidak terdiri dari delivery system (sistem distribusi dari produsen sampai pengecer (lini IV)) dan receiving system (system penerimaan oleh petani). Kedua segmen tersebut harus menyatu agar aliran pupuk dari produsen kepada petani tidak bocor terutama dari pengecer (lini IV) ke petani.

Pengalaman kebijakan subsidi harga pupuk yang dilakukan pada era 1980 – 1990-an menunjukkan bahwa penerapan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat tertutup terbukti efektif dalam mencegah langka pasok dan menjamin HET (Simatupang dkk, 2004 dalam Syafa’at, 2007).

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan kebijakan pupuk bersubsidi di lapangan, diantaranya adalah (1) Cukup banyak faktor yang mempengaruhi besaran subsidi pupuk. Sebagian besar faktor tersebut membutuhkan koordinasi kebijakan antar departemen. Misalkan subsidi pupuk yang dipengaruhi oleh HET, harga gas, kurs dan volume yang penentuannya membutuhkan koordinasi kebijakan antara Departemen. Sistem pemberian subsidi dan pendistribusian pupuk yang diterapkan selama ini belum cukup efektif dan belum sesuai dalam upaya memenuhi enam azas tepat yang selama ini menjadi target pemerintah dan para pelaku lainnya dalam mendistribusikan pupuk ke tingkat petani. (2) Alternatif kebijakan subsidi pupuk yang tepat adalah pemberian subsidi gas untuk industri pupuk, penghapusan sebagian subsidi pupuk (subsidi pupuk hanya untuk tanaman pangan), pemberlakuan pajak ekspor pupuk, selanjutnya penghapusan subsidi gas dan bahan baku pupuk namun mensubtitusi dengan pemberian subsidi BBM untuk transportasi distribusi pupuk. Dan, (3) Alternatif kebijakan subsidi pupuk menyangkut sistem distribusinya adalah dengan menerapkan sistem tertutup dan aktif. Dengan melihat hasil dan pelaksanaan kebijakn pupuk tersebut beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan subsidi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani adalah : (1) Kebijakan subsidi pupuk perlu tetap dipertahankan karena masih diperlukan untuk peningkatan produktivitas usahatani, (2) Kesulitan subsidi pupuk saat ini dapat diatasi dengan alternatif subsidi pada transportasi pupuk, sehingga dapat menekan biaya angkut dan distribusi yang notabene merupakan faktor terbesar dalam komponen pupuk itu sendiri. (4) Perlu kesadaran petani dalam pemakaian pupuk yang tepat dalam pemakaiannya sesuai rekomendasi. (5) Perlu ketegasan pemerintah untuk mengenakan sanksi kepada produser jika terbukti gagal melaksanakan kewajiban untuk mencukupi sediaan pupuk di kios pengecer sesuai HET dengan mencabut haknya untuk memperoleh subsidi gas dan pemutusan izin ekspor pupuk. Dan, (6) Perlunya memadukan kebijakan subsidi gas dan pengenaan pajak ekspor  sehingga harga pupuk bagi petani lebih murah, sedangkan pabrik pupuk tidak dirugikan karena nilai subsidi gas diatur sama dengan nilai pajak ekspor.

Sumber : Diringkas Dari Makalah ” Evaluasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Indonesia-suatu studi komprehensif. Feryanto W. K dan Zulkifli Mantau.

Oleh : Feryanto W. K.

Sub sektor peternakan merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru khususnya bagi sektor pertanian serta bagi perekonomian nasional pada umumnya. Permintaan terhadap komoditi peternakan sebagai sumber protein hewani diperkirakan akan semakin meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk dan  meningkatnya kesadaran akan gizi masyarakat

Susu sebagai salah satu hasil komoditi peternakan, adalah bahan makanan yang menjadi sumber zat gizi atau protein. Kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat kesadaran kebutuhan gizi masyarakat yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya konsumsi protein hewani dari 6.8 liter/kapita/tahun pada tahun 2005, dan tahun 2008 konsumsi susu meningkat menjadi 7.7 liter/kapita/tahun (setara dengan 25 g/kapita/hari), angka tertinggi sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 (Ditjen Bina Produksi Peternakan, 2006 dan Sinar Harapan, 2007[1]). Pembangunan sub sektor petemakan,  khususnya pengembangan usaha sapi perah, merupakan salah satu alternatif upaya peningkatan penyediaan sumber kebutuhan protein hewani dan sebagai upaya mendukung program revitalisasi putih, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh usaha ini cukup berat baik di tingkat global dan regional, makro serta mikro. Di tingkat global dan regional tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kegiatan ekspor dan substitusi impor dalam upaya perolehan dan penghematan devisa negara. Di tingkat makro tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional, dalam hal ini pangan protein asal ternak, dimana untuk susu ditargetkan sebesar 6 kg/kapita/tahun . Sampai dengan akhir tahun 2003, hal tersebut telah mencapai 7.28 kg/kapita/tahun, meskipun sebagian besar masih merupakan komponen impor (Statistik Peternakan, 2003). Di tingkat mikro tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pendekatan kesejahteraan peternak melalui peningkatan efisiensi usaha yang terkait dengan upaya peningkatan populasi ternak dan skala usaha.Dengan adanya tantangan-tantangan dan perkembangan tersebut, maka pembangunan peternakan, khususnya pengembangan usaha sapi perah, ditujukan kepada satu visi terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal (Sudrajat, 2000). Visi tersebut mengandung arti bahwa usaha peternakan tangguh yang diidamkan harus memihak kepada rakyat, memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dan memfasilitasi usaha peternakan rakyat. Salah satu yang menjadi program utama adalah meningkatkan konsumsi susu masyarakat, sehingga upaya yang dilakukan diantaranya adalah meningkatkan supply didalam negeri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan peternak terhadap industri pengolahan susu (IPS) dalam kaitannya dengan distribusi dan  produksi.

Permintaan terhadap komoditi susu yang tinggi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tetapi produksi susu nasional belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan impor susu dari luar negeri. Selain melakukan impor pemerintah juga melakukan ekspor susu dalam bentuk susu olahan. Data perkembangan ekspor dan impor susu Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perkembangan Ekspor dan Impor Susu Indonesia (1999-2003)

Tahun Ekspor Susu Olahan Impor Susu Bubuk
Volume (Kg) Nilai (US $) Volume (Kg) Nilai (US $)
1999 2 060 68 953 4 876 808 2 887 970
2000 370 334 630 934 5 756 787 3 706 110
2001 561 578 1 263 956 8 589 098 7 371 636
2002 3 382 293 1 660 603 8 476 317 6 746 121
2003 4 550 200 2 448 417 10 844 437 16 501 144

Sumber : Ditjen Bina Produksi Peternakan, Tahun 2006

Pada Tabel  1, terlihat bahwa ekspor susu olahan dan impor susu bubuk mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dari tahun 1999-2003. volume ekspor susu olahan tertinggi dicapai pada tahun 2003 sebesar 4 550 200 Kg dengan  nilai US $ 2 448 417. sedangkan volume impor tertinggi juga dicapai pada tahun 2003 sebesar 10 844 437 Kg dengan nilai US $ 16 501 144. tingginya volume impor disebabkan karena produksi susu nasional belum mampu memenuhi permintaan Industri Pengolahan Susu (IPS) dan kebutuhan masyarakat. Negara pengekspor susu ke Indonesia antara lain adalah Australia, Perancis dan Selandia Baru, negara-negara tersebut merupakan penghasil susu dengan kualitas  terbaik.

Kegiatan Usaha peternakan sapi perah, tergabung dalam koperasi susu sapi perah, yang memiliki unit usaha apakah penyediaan pakan ternak, pemasaran, pengolahan susu dan sebagainya. Semua aktivitas yang dilakukan secara kolektif dapat dilakukan dalam koperasi sesuai dengan prinsip dan nilai yang dimiliki. Koperasi susu yang berfungsi sebagai produsen kolektif susu sapi perah yang  berasal dari peternak, berupaya untuk menyediakan kebutuhan susu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung revitalisasi putih, namun dalam pelaksanaannya koperasi susu mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, akibat dibukanya kran globalisasi yang membuka kesempatan bagi IPS (Industri Pengolahan Susu), untuk mendapatkan bahan baku susu dari impor.

Perkembangan usaha sapi perah di Indonesia yang cukup signifkan itu tidak terlepas dari upaya Pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, perlindungan atau proteksi terhadap usaha peternakan rakyat dan penyediaan fasilitas kredit serta permodalan dalarn meningkatkan skala usaha dan populasi sapi perah di tingkat keluarga peternak. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Menteri Koperasi, Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya dikukuhkan dengan INPRES Nomor 2 Tahun 1985 mengatur tentang pemasaran susu segar dari peternak ke IPS . Dalam hal ini IPS wajib menerima susu segar dalam negeri (SSDN) dan bukti serap sebagai pengaman harga SSDN dan harga bahan baku impor.

Beberapa instrumen kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah selama ini adalah adanya (a) rasio impor bahan baku susu yang dikaitkan dengan keharusan serap susu segar domestik, atau yang lebih dikenal dengan rasio BUSEP (Bukti Serap), dan (b) penerapan tarif impor untuk bahan baku susu impor maupun produk susu (susu bubuk, keju dan mentega). Namun, Sejak ditandatanganinya kesepakatan antara Pemerintah RI dengan IMF pada bulan Januari 1998 tentang penghapusan tataniaga SSDN, maka sejak saat itu sistem rasio BUSEP juga telah dihapus. Dengan ketentuan tersebut sesungguhnya komoditas susu telah memasuki era pasar bebas, meskipun seharusnya baru akan dimulai pada tahun 2003 . Hal ini berarti bahwa komoditas susu memasuki pasar bebas lebih awal dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan, sehingga harus memiliki daya saing kuat untuk mengantisipasi masuknya bahan baku susu impor. Oleh karenanya harga SSDN yang berlaku harus merupakan harga pasar yang kompetitif, terutama jika dipertimbangkan ancaman dari produsen susu kaliber dunia dari negara tetangga seperti Australia dan New Zealand.

Dari data BPS tahun 2005, terlihat bahwa produksi susu di dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi susu masyarakat dan IPS yang sellaui mengalami peningkatan. Kebutuhan susu nasional setiap hari mencapai 3.75 juta liter sedangkan jumlah prosuksi susu nasional sebesar 1.25 juta. Jadi 75 persen kebutuhan susu nasional dipenuhi oleh pemrintah dengan melakukan impor susu dari beberapa negara seperti Australia, Prancis dan selandia Baru.

Sebagai upaya untuk melindungi peternak dan koperasi susu sapi perah Indonesia, pada tahun 1998 terdapat instruksi Presiden No. 4 tahun1998 yang membuat kebijakan tentang susu impor. Instruksi tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan tiga menteri (Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan serta Koperasi) yang berisi bukti serap susu nasional. Apabila IPS membeli susu impor maka diwajibkan untuk mebeli susu dari petermaka nasional. Jika IPS impor susu sebanyak dua kilogram maka wajib membeli susu dari peternak atau koperasi sebanyak satu kilogram.

Pada saat Indonesia akan memasuki era perdangan bebas (WTO/World Trade Organization) pemerintah mencabut Instruksi Presiden No. 4 tahun 1998. Pencabutan kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan proteksi dari pemerintah terhadap para peternak nasional. sehingga memberikan keleluasaan kepada Industri Pengolahan Susu (IPS) untuk membeli susu impor dari luar negeri. Selain itu besarnya tarif impor untuk susu Indonesia masih tergolong rendah hanya berkisar 0-5 persen. Rendahnya tarif impor tersebut menyebabkan semakin tingginya jumlah impor yang dilakukan oleh IPS. Hal tersebut akan mendorong semakin rendahnya daya saing dari produsen susu, yakni peternak sapi perah dan koperasi.

Koperasi susu, merupakan kelompok koperasi terbaik yang dimiliki oleh negara Indonesia. Namun, berdasarkan pertemuan International Cooperative Alliance (ICA)— organisasi gerakan koperasi internasional—Oktober 2007, Global 300 menyajikan profil 300 koperasi kelas dunia, berasal dari 28 negara yang turnover-nya mulai dari 63.45 juta dollar AS hingga 654 juta dollar AS.  Koperasi terbanyak bergerak di sektor keuangan (perbankan, asuransi, koperasi kredit/credit union) sebesar 40 persen, disusul koperasi pertanian (termasuk kehutanan) 33 persen, koperasi ritel/wholesale 25 persen, sisanya koperasi kesehatan, energi, manufaktur, dan sebagainya. Dari 300 koperasi itu, 63 berada di Amerika Serikat, 55 di Perancis, 30 di Jerman, 23 di Italia, dan 19 di Belanda.  Jepang menempatkan 13 koperasinya dalam Global 300, salah satu yang terbesar adalah Zen Noh, koperasi pertanian yang turnover-nya 63.45 juta dollar AS dan aset 18.35 juta dollar AS (2005),.  Kemudian, Korea Selatan menempatkan dua koperasi, India menempatkan tiga koperasi, bahkan Singapura menempatkan dua koperasi.   Dalam kelompok/daftar koperasi negara berkembang, disebut Developing 300 Project, dengan turnover tertinggi US$ 504 juta, ada negara, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, atau Filipina, sementara dari Afrika, seperti Etiopia, Kenya, Tanzania, dan Uganda, masing-masing menyumbangkan lima koperasi (Baga, 2008 dan Djohan, 2008).  Informasi ini juga menjelaskan bahwa tak satupun koperasi dari Indonesia yang terjaring dan masuk peringkat koperasi terbaik dunia.

Permasalahan susu bukan hanya jumlah produksi nasional yang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga adalah masalah lain seperti rendahnya posisi tawar koperasi dan peternak. Menurut Gabungan Koperasi  Susu Indonesia (GKSI) Jawa Barat harga susu lokal tahun 2008 perliternya Rp 3 400, sedangkan harga susu impor mencapai Rp. 4 000-Rp. 5 000 per liternya.  Disamping itu IPS juga tetap menuntut penurunan harga beli susu di tingkat peternak dan koperasi, bahkan sejak 11 Desember 2008 harga pembelian susu oleh IPS sudah turun[2]. Harga produk susu impor sebenarnya lebih mahal dari harga susu nasional, tetapi IPS lebih banyak membeli susu impr karena kualitasnnya lebih baik dan diperkirakan total impor susu sebesar 70-73 persen dari kebutuhan nasional. Sehingga dengan demikian perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap kebijakan terdahulu untuk melihat arah kebijakan persusuan nasional, serta diperlukan niatan yang ”kuat” dari pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap sektor yang sangat potensial ini agar diperoleh peternak dan koperasi yang berdaya saing tinggi. Wallahu’alam !.


[1] Sinar Harapan. 2007.  “Tragedi 15 tetes susu”. opini tentang perkembangan peternakan sapi perah dan koperasi, menjelaskan bahwa pada tahun 2006 konsumsi susu masyarakatnya Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan Negara India mencapai 44,9 liter/orang/tahun. Begitu juga dengan Malaysia yang 25 liter/orang/tahun; Thailand 25 liter, Singapura 20 liter, Filipina 11 liter/orang/tahun dan Vietnam 8,5 liter/orang/tahun

[2] Harian Kompas, 17 Februari 2009. Judul berita “ Harga Susu Sementara Tidak Akan Diturunkan”

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE