Oleh : Feryanto W. K.

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan yang signifikan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Selain sebagai sektor yang mampu menyediakan pangan bagi penduduk Indonesia, pertanian juga mampu menyerap 46,5 persen dari total angkatan kerja di Indonesia, dan mampu memberikan kontribusi sebesar 14,7 persen bagi GNP. Begitu besarnya peranan sektor pertanian, pemerintah berusaha untuk menunjang sektor pertanian tersebut, salah satunya melalui industri pupuk.

Keberadaan industri pupuk di dalam negeri memiliki peranan strategis dalam menunjang program pembangunan perekonomian Indonesia. Secara nasional keberadaan industri pupuk mampu memberikan andil yang cukup besar tidak saja bagi perkembangan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, namun juga memberikan dampak bagi perkembangan di sektor perkebunan, industri kimia dan bidang jasa lain. Kebutuhan pupuk dalam negeri mengalami peningkatan sekitar 4,6 persen per tahun, seiring dengan masifnya program intensifikasi dan peningkatan produktivitas komoditas pangan yang dicanangkan pemerintah (Rachman, 2003). Permintaan pupuk yang terus meningkat menuntut peningkatan volume produksi pupuk dan penyesuaian kebijakan perdagangan pupuk dalam upaya menjaga kontinuitas pasokan pupuk dalam negeri.

Kasus kelangkaan pupuk terutama jenis urea merupakan fenomena yang terjadi secara berulang-ulang hampir setiap tahun. Fenomena ini ditandai oleh melonjaknya harga pupuk di tingkat petani jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Padahal produksi pupuk urea dari 5 pabrik pupuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu di atas kebutuhan domestik. Sehingga tanpa mengurangi pasokan untuk pasar bersubsidi domestik, masih ada  kelebihan pasokan pupuk sekitar 1,3 juta ton baik untuk memenuhi pasar pupuk  non subsidi domestik yang diperkirakan relatif kecil maupun untuk pasar ekspor. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi fenomena langka pasok dan lonjak harga di atas HET.

Produksi pupuk nasional sepanjang tahun 1990 – 2004 sebagian besar adalah urea, yaitu sebesar 79,95 persen dari total produksi pupuk nasional. Pupuk TSP/SP-36 menduduki urutan kedua sebesar 12,29 persen dari total produksi pupuk. Produksi pupuk ZA di urutan ketiga dengan 7,32 persen, dan NPK di urutan keempat dengan 0,44 persen dari total produksi pupuk sebesar 106.293.961 ton (PT PUSRI, 2005).

Dari segi konsumsi pupuk, sektor pertanian merupakan pengguna pupuk urea dengan porsi terbesar yaitu 91,34% dibandingkan sektor industri yaitu sebesar 8,66 %. Kebutuhan pupuk urea yang tergolong besar, selain menjadi faktor yang sangat dibutuhkan oleh petani, pupuk urea juga menjadi bahan baku dalam beberapa industri. Pupuk urea dalam industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri perekat kayu lapis, industri farmasi, kosmetika, dan industri plastik (PT PUSRI, 2005).

Kedudukan pupuk yang amat penting dalam produksi pertanian mendorong campur tangan pemerintah untuk mengatur tataniaga pupuk. Kebijakan pemerintah terkait masalah ini adalah melalui subsidi. Subsidi pupuk yang diberlakukan sejak tahun 1971 bertujuan menekan biaya yang akan ditanggung petani dalam pengadaan pupuk. Sehingga petani tidak kesulitan untuk memperoleh pupuk karena masalah biaya.

Dikaitkan dengan fenomena yang terjadi saat ini dimana terjadinya kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, maka dapat dikatakan bahwa program kebijakan pupuk yang amat komprehensif dibangun pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan komprehensif mengenai pupuk bersubsidi tersebut antara lain : (1) pembangunan industri pupuk untuk pemenuhan kebutuhan domestic dan sisanya untuk ekspor; (2) rayonisasi pasar; (3) pemberlakuan HET sesuai rayon sehingga tidak memberatkan/ menyulitkan petani untuk memperolehnya; (4) pabrik pupuk memperoleh subsidi gas sebagai imbalan pelaksanaan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi sampai kios pengecer sesuai HET; (5) besaran subsidi pupuk sama dengan besaran subsidi gas dan volume pupuk bersubsidi yang disalurkan; (6) pelaksanaan subsidi pupuk dan distribusinya diawasi oleh pemerintah dan DPR (Simatupang, 2004 dalam Kariyasa dan Yusdja, 2005).

Adapun penyebab terjadinya ketimpangan pelaksanaan kebijakan pupuk yang komprehensif tersebut karena dugaan adanya peningkatan ekspor pupuk ilegal baik melalui produsen pupuk itu sendiri maupun melalui penyelundup seiring peningkatan margin antara harga pupuk urea di pasar dunia dengan harga pupuk di pasar domestik, telah membuktikan bahwa produsen pupuk sudah tidak mengutamakan pemenuhan untuk pasar domestik, dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa pupuk urea yang diekspor secara ilegal tersebut adalah pupuk bersubsidi yang merupakan hak petani yang notabene merupakan kelompok masyarakat miskin. Eskpor pupuk bersubsidi banyak terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil milik individu terutama di Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan.

Faktor lain yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasar domestik adalah perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non bersubsidi. Perembesan ini terjadi terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan perkebunan besar. Sejak ditetapkan kebijakan harga pupuk, telah menyebabkan pasar pupuk domestik bersifat dualistik, yaitu pasar bersubsidi dan pasar nonsubsidi. Fenomena ini terjadi diduga akibat masih lemahnya penerapan sistem pengawasan pupuk yang telah dibentuk pemerintah. Langka pasok dan lonjak harga juga terjadi akibat perembesan pupuk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam pasar yang sama (pasar bersubsidi). Ada beberapa petani yang masih memiliki fanatisme terhadap pupuk merek tertentu, sehingga mereka mau membeli sekalipun dengan harga yang lebih mahal. Perilaku ini mengakibatkan terjadi kelangkaan pupuk pada daerah-daerah tertentu. Banyak produsen pupuk dan distributor yang ditunjuk tidak mempunyai gudang penyimpanan pupuk di lini III pada beberapa daerah diduga juga turut berkontribusi terhadap kelancaran pendistribusian pupuk yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan pupuk di tingkat pengecer atau petani.

Dalam setiap pengambilan dan penerapan kebijakan oleh pemerintah, sudah menjadi hal lumrah bahwa ada pihak-pihak yang pro dan kontra akan kebijakan tersebut. Demikian pula dengan kebijakan subsidi pupuk dan pendistribusiannya. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar.   Subsidi pupuk bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Subsidi pupuk ini pada umumnya disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat lebih rendah dari pada harga pasarnya dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Apakah tujuan yang mulia dari subsidi pupuk ini dapat tercapai dengan baik? Tentunya diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap kebijakan subsidi pupuk (Handoko dan Patriadi, 2005).

Pemberian subsidi pupuk dalam jangka panjang dapat meningkatkan jumlah konsumsi pupuk. Peningkatan tersebut di satu sisi memberikan efek positif berupa peningkatan produksi pertanian, tetapi di sisi lain dapat meningkatkan anggaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Penggunan pupuk yang berlebihan juga berdampak negatif terhadap lingkungan (Wijonarko, 1998). Akibatnya, pemerintah berusaha mengurangi jumlah anggaran subsidi pupuk dari tahun ke tahun. Kemudian krisis moneter yang terjadi pada permulaan tahun 1997 memaksa subsidi pupuk dihapuskan pada Desember 1998. Pasca krisis moneter yaitu mulai tahun 2001 subsidi pupuk dibatasi hanya untuk pupuk tanaman pangan sedangkan untuk tanaman perkebunan mengikuti harga pasar. Hal ini diterapkan dengan alasan adanya subsidi silang terhadap penggunaan gas di pabrik-pabrik pupuk. Sehingga, menurut Menteri Perindustrian diharapkan kedapan industri pupuk harus lebih efisien lagi karena gas digunakan dengan produktivitas tinggi dan akhirnya dapat menekan biaya produksi pupuk. Di sisi lain, subsidi pupuk secara bertahap dikurangi sehingga harga produk pertanian lebih tinggi (Suara Merdeka, Rabu 23 Maret 2005).

Namun pada kenyataannya permasalahan kemudian muncul karena subsidi yang diberikan pemerintah saat ini bukanlah subsidi pupuk langsung bagi petani, namun subsidi gas dari pemerintah bagi pabrik-pabrik penghasil pupuk. Padahal harga pupuk di tingkat petani tidak berkaitan langsung dengan harga pokok pabrik pupuk domestik. Pada tatanan pasar terbuka, seperti saat ini, harga pupuk di tingkat petani ditentukan oleh harga paritas impornya. Pengalaman membuktikan bahwa jika harga pupuk di pasar internasional meningkat, maka untuk mengejar laba yang lebih tinggi, pabrik pupuk domestik cenderung mengekspor produknya. Akibatnya adalah pasokan pupuk di tingkat petani menjadi langka dan harganya pun meningkat seiring dengan peningkatan harga pupuk internasional. Sebagai perusahaan komersial, produsen pupuk tentunya tidak dapat disalahkan mengekspor pupuk untuk mengejar laba sebesar-besarnya (Simatupang, 2002).

Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh petani, terutama petani kecil, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani dan usahataninya, serta mendukung program ketahanan pangan. Untuk itulah pada pasca krisis moneter pemerintah kembali memberlakukan subsidi pupuk (walaupun masih terbatas untuk tanaman pangan), karena didasari pada kenyataan bahwa peranan pupuk sangat penting dalam upaya peningkatan produktivitas dan hasil  komoditas pertanian, sehingga menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis (Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2004).

Apakah  Kebijakan Subsidi Pupuk Telah Sesuai Atau Tidak Dengan Tujuannya?

Kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani diusahakan memenuhi azas enam tepat yaitu: tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu dan harga yang layak sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan. Untuk mendukung itu, pemerintah kembali memberikan subsidi pupuk ke petani melalui pabrik pupuk yaitu berupa subsidi gas sebagai bahan baku utama produksi pupuk, dengan harapan harga pupuk yang diterima petani sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Subsidi gas diberikan pada ke lima pabrik di Indonesia sesuai SK Mentan nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2007. Beberapa hal yang sangat penting yang tertera dalam surat keputusan tersebut seperti dinyatakan bahwa : (a). bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; (b). bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; (c). bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007.

Peruntukan pupuk bersubsidi dalam pasal  2 dijelaskan bahwa (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang. (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.  Sedangkan untuk penyaluran dan HET pupuk bersubsidi tercantum pada pasal 6 yaitu : (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK yang diadakan oleh Produsen. Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.  Pada Pasal 7 diuraikan bahwa pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus. Sewdangkan pada Pasal 8 dikemukakan bahwa (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea          = Rp. 1.200,- per kg;

b. Pupuk ZA   = Rp. 1.050,- per kg;

c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg;

d. Pupuk NPK = Rp. 1.750,- per kg.

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.  Dalam Pasal 9 diuraikan bahwa produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Kemudian pada Pasal 10 dinyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendistribusian pupuk yang diterapkan selama ini belum cukup efektif dalam upaya memenuhi enam azas tepat yang selama ini menjadi target pemerintah dan para pelaku lainnya dalam mendistribusikan pupuk ke tingkat petani. Ada beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadi pendistribusian pupuk tidak sesuai dengan rencana. Pertama, pemakaian pupuk urea di tingkat petani melebihi dosis anjuran. Dalam perhitungan subsidi pupuk, dosis pemupukan urea yang dianjurkan pemerintah hanya sebanyak 250 kg/ha, akan tetapi dalam prakteknya banyak petani menggunakan pupuk jenis ini berkisar 350-500 kg/ha. Penggunaan pupuk berlebih terjadi karena petani masih beranggapan bahwa pupuk urea merupakan pupuk pokok dan mutlak diperlukan, sementara pupuk lainnya seperti SP36 dan KCl hanya merupakan pupuk pelengkap (Adnyana dan Kariyasa, 2000). Sehingga seringkali dijumpai banyak petani yang tidak menggunakan pupuk KCl di samping karena harganya memang relatif mahal. Kedua, pemilikan lahan yang sempit (< 0.3 ha) juga menyebabkan penggunaan pupuk kalau dikonversi ke dalam satu hektar menjadi sangat tinggi. Ketiga, tidak adanya ketepatan dalam menghitung luas pertanaman komoditas pangan (padi). Jumlah rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan Departemen Pertanian yang merupakan usulan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten secara umum lebih rendah dari luas pertanaman sesungguhnya, sehingga jumlah permintaan pupuk selalu melebihi dari yang dialokasikan. Keempat, adanya ketidakdisiplinan petani dalam menentukan pola tanam. Sebagai contoh, pada daerah tertentu yang biasanya menanam padi dua kali, ketika begitu masih ada persediaan air yang mencukupi pada gadu dua (MK II) petani pada umumnya menanam padi lagi, sehingga terjadi lonjakan permintaan pupuk. Kebutuhan pupuk pada tanaman hortikultura juga sangat sulit untuk dihitung, mengingat jenis komoditas yang ditanam petani tidak pasti dan selalu berubah-ubah sesuai permintaan pasar. Kelima, terjadi penggunaan pupuk di tingkat petani untuk kebutuhan yang bukan bersubsidi.

Sehingga dapat dikatakan tujuan kebijakan subsidi pupuk yang pada intinya untuk kesejahteraan petani serta kesinambungan usahataninya, masih terkendala pada ketidaktepatan azas enam tepat di lapangan dan sistem distribusi pupuk yang masih belum teratur dan konsisten.

Evaluasi dan Rekomendasi Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk yang Tepat

Pemerintah menaikkan volume subsidi pupuk untuk tahun 2007 menjadi 6,7 juta ton dari tahun sebelumnya yang hanya 6 juta ton. Dalam jumlah itu, termasuk di dalamnya adalah stok pemerintah sebesar 200.000 ton untuk kepentingan realokasi jika terjadi kelangkaan pupuk di suatu wilayah. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66 Tahun 2006 tertanggal 29 Desember 2006. Total subsidi pupuk tahun 2007 adalah subsidi untuk pupuk urea sebanyak 4,5 juta ton, pupuk majemuk atau NPK sebanyak 700.000 ton, sisanya adalah untuk pupuk ZA dan SP-36.  Jika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dan terjadi kelebihan di kecamatan lain, kebijakan realokasi bisa diputuskan oleh bupati atau wali kota. Jika terjadi di tingkat kabupaten, diputuskan oleh gubernur, dan di tingkat provinsi oleh Dirjen Tanaman Pangan. “Langkah itu dilakukan untuk memperlancar distribusi bila sewaktu-waktu terjadi kelangkaan. Kita juga menyiapkan stok pupuk yang dikuasai pemerintah sebanyak 200.000 ton” .

Dengan demikian pada dasarnya subsidi pupuk masih sangat diperlukan oleh petani walaupun cukup banyak faktor yang mempengaruhi besaran subsidi pupuk. Sebagian besar faktor tersebut membutuhkan koordinasi kebijakan antar departemen. Misalkan dipengaruhi oleh HET, harga gas, kurs dan volume yang penentuannya membutuhkan koordinasi kebijakan antara Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, secara total beban subsidi pupuk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan  subsidi pupuk masih diperlukan oleh mereka yang memiliki keterbatasan daya beli karena subsidi pupuk diperlukan untuk peningkatan produktivitas usahatani.  Subsidi pupuk yang diberikan pemerintah cenderung kurang daripada yang dibutuhkan. Hal ini dapat dipahami karena alasan keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu perlunya evaluasi produsen sebagai distributor pupuk bersubsidi. Sehingga perlu ketegasan pemerintah untuk mengenakan sanksi kepada produsen jika terbukti gagal melaksanakan kewajiban untuk mencukupi sediaan pupuk di kios pengecer sesuai HET dengan mencabut haknya untuk memperoleh subsidi gas dan pemutusan izin ekspor pupuk. Memadukan kebijakan subsidi gas dan pengenaan pajak ekspor  sehingga harga pupuk bagi petani lebih murah, sedangkan pabrik pupuk tidak dirugikan karena nilai subsidi gas diatur sama dengan nilai pajak ekspor dan hal yang terpenting lagi bahwa perlu kesadaran petani dalam pemakaian pupuk yang tepat dalam pemakaiannya sesuai rekomendasi. Sebagai alternatif kebijakan subsidi pupuk lainnya adalah pemberian subsidi BBM untuk transportasi distribusi pupuk sebagai pengganti dihapuskannya subsidi langsung pada gas dan bahan baku pupuk.

Industri pupuk pada sebelum tahun 1999 masih dikuasai oleh PT PUSRI baik produksi maupun pengadaannya. Pada tahun 1979 PT PUSRI ditunjuk oleh pemerintah sebagai penanggung jawab tunggal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 56/KP/II/1979. Kemudian melalui SK Menteri Perdagangan No. 182/KP/VIII/1996, PT PUSRI bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk urea, sedangkan PT Petrokimia Gresik bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk TSP/SP-36 dan ZA mulai dari lini I sampai lini IV (Heriyanto, 2006)

PT PUSRI menjadi perusahaan yang memonopoli industri pupuk di Indonesia karena diperkuat dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kapasitas produksi dan juga sistem distribusi dan pengadaan pupuk yang luas membuat PT PUSRI menjadi induk dari BUMN produsen pupuk lainnya di Indonesia. Dari PT PUSRI, pupuk disalurkan ke Lini II dan Lini III. Dari Lini III, pupuk disalurkan ke Lini IV atau swasta, kemudian ke kios besar, kios kecil dan akhirnya disalurkan ke petani. Selanjutnya ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1. Jalur Distribusi Pupuk Sebelum Kebijakan Penghapusan Subsidi (Sumber: Rachman, 2003)

Berbicara persoalan pupuk tidak dapat dilepaskan dari polemik sistem pendistribusian pupuk terutama pupuk yang bersubsidi dari pabrik ke petani dan atau pengguna lainnya. Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang berlaku saat ini bersifat terbuka dan pasif. Yang dimaksud bersifat pasif adalah bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen mulai dari pabrik sampai ke tingkat pengecer yang selanjutnya dijual di pasar secara pasif dalam arti siapapun baik petani yang berhak maupun bukan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok dapat membeli pupuk dengan cara datang ke kios pengecer yang berlokasi di kecamatan atau desa. Yang dimaksud bersifat terbuka adalah bahwa sistem distribusi hanya memiliki delivery system (sistem distribusi dari produsen sampai pengecer (lini IV)) dan tidak memiliki receiving system (sistem penerimaan oleh petani). Akibatnya, pengecer resmi dapat menjual pupuk bersubsidi kepada siapa saja termasuk kepada mereka yang tidak berhak (Syafa’at, dkk, 2007).

Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat terbuka dan pasif tersebut menyebabkan petani berpeluang besar tidak mendapatkan jumlah pupuk bersubsidi sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan perkataan lain sistem distribusi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya langka pasok. Terjadinya langka pasok berarti sejumlah azas dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, seperti tepat jumlah, jenis, mutu, waktu dan tempat, akan dilanggar.

Bertitik tolak dari fakta diatas muncul wacana untuk mengubah sistem distribusi pupuk bersubsidi dari bersifat terbuka dan pasif menjadi bersifat tertutup dan aktif. Yang dimaksud bersifat aktif adalah bahwa ada kewajiban secara eksplisit bagi pengecer resmi untuk menyalurkan/menjual habis pupuk bersubsidi yang sudah diterima dari distributor kepada petani dalam kurun waktu tertentu. Yang dimaksud bersifat tertutup adalah bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi paling tidak terdiri dari delivery system (sistem distribusi dari produsen sampai pengecer (lini IV)) dan receiving system (system penerimaan oleh petani). Kedua segmen tersebut harus menyatu agar aliran pupuk dari produsen kepada petani tidak bocor terutama dari pengecer (lini IV) ke petani.

Pengalaman kebijakan subsidi harga pupuk yang dilakukan pada era 1980 – 1990-an menunjukkan bahwa penerapan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat tertutup terbukti efektif dalam mencegah langka pasok dan menjamin HET (Simatupang dkk, 2004 dalam Syafa’at, 2007).

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan kebijakan pupuk bersubsidi di lapangan, diantaranya adalah (1) Cukup banyak faktor yang mempengaruhi besaran subsidi pupuk. Sebagian besar faktor tersebut membutuhkan koordinasi kebijakan antar departemen. Misalkan subsidi pupuk yang dipengaruhi oleh HET, harga gas, kurs dan volume yang penentuannya membutuhkan koordinasi kebijakan antara Departemen. Sistem pemberian subsidi dan pendistribusian pupuk yang diterapkan selama ini belum cukup efektif dan belum sesuai dalam upaya memenuhi enam azas tepat yang selama ini menjadi target pemerintah dan para pelaku lainnya dalam mendistribusikan pupuk ke tingkat petani. (2) Alternatif kebijakan subsidi pupuk yang tepat adalah pemberian subsidi gas untuk industri pupuk, penghapusan sebagian subsidi pupuk (subsidi pupuk hanya untuk tanaman pangan), pemberlakuan pajak ekspor pupuk, selanjutnya penghapusan subsidi gas dan bahan baku pupuk namun mensubtitusi dengan pemberian subsidi BBM untuk transportasi distribusi pupuk. Dan, (3) Alternatif kebijakan subsidi pupuk menyangkut sistem distribusinya adalah dengan menerapkan sistem tertutup dan aktif. Dengan melihat hasil dan pelaksanaan kebijakn pupuk tersebut beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan subsidi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani adalah : (1) Kebijakan subsidi pupuk perlu tetap dipertahankan karena masih diperlukan untuk peningkatan produktivitas usahatani, (2) Kesulitan subsidi pupuk saat ini dapat diatasi dengan alternatif subsidi pada transportasi pupuk, sehingga dapat menekan biaya angkut dan distribusi yang notabene merupakan faktor terbesar dalam komponen pupuk itu sendiri. (4) Perlu kesadaran petani dalam pemakaian pupuk yang tepat dalam pemakaiannya sesuai rekomendasi. (5) Perlu ketegasan pemerintah untuk mengenakan sanksi kepada produser jika terbukti gagal melaksanakan kewajiban untuk mencukupi sediaan pupuk di kios pengecer sesuai HET dengan mencabut haknya untuk memperoleh subsidi gas dan pemutusan izin ekspor pupuk. Dan, (6) Perlunya memadukan kebijakan subsidi gas dan pengenaan pajak ekspor  sehingga harga pupuk bagi petani lebih murah, sedangkan pabrik pupuk tidak dirugikan karena nilai subsidi gas diatur sama dengan nilai pajak ekspor.

Sumber : Diringkas Dari Makalah ” Evaluasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Indonesia-suatu studi komprehensif. Feryanto W. K dan Zulkifli Mantau.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.