Tugas Praktikum Ke-VI

Program Keahlian Manajemen Agribisnis

”Analisis Lingkungan dan Etika Bisnis”

====================================================================================================================

Matakuliah                   :     Dasar-Dasar Bisnis

Dosen Praktikum     :     Tim Dosen Matakuliah Dasar-Dasar Bisnis

Tujuan                             :    Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan

bisnis perusahaan dan penerapan etika bisnis.

================================================================================================================================================

Lingkungan bisnis dan etika dalam menjalankan bisnis baik oleh pengusaha, konsumen dan pihak lain yang terlibat langsung ataupun tidak langsung akan memberikan efek yang sangat besar terhadap kesuksesan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, bacalah kasus yang berjudul ”Ajinomoto dan Kepentingan Konnsumen” (sumber : http://www.gatra.com/2001-01-16/artikel.php?id=3032). Setelah itu lakukanlah diskusi singkat untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ;

  1. Menurut Kelompok Anda apa yang yang dimaksud dengan lingkungan bisnis?
  2. Berdasarkan kasus yang telah kelompok Anda baca, identifikasi dan kelompokkan faktor-faktor lingkungan bisnis yang mempengaruhi aktivitas bisnis PT. Ajinomoto, tbk?. (pengelompokkan berdasarkan lingkungan ekonomi, sosial/politik/hukum, tekonologi, persaingan, dan bisnis global).
  3. Menurut Kelompok Anda faktor mana yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas PT. Ajinomoto, tbk?, mengapa?.
  4. Etika bisnis sangat berperan dalam mewujudkan bisnis yang sehat dan adil, menurut kelompok Anda apa yang dimaksud dari etika bisnis?,
  5. Menurut kelompok Anda berdasarkan kasus yang diberikan apakah terdapat pelanggaran etika dalam menjalankan bisnis tersebut baik oleh PT. Ajinomoto maupun pihak lain di luar perusahaan?, dan bagaimana pengaruh etika terhadap aktivitas bisnis PT. Ajinomoto dan konsumen?.

Bahan Bacaan :

Ajinomoto Dan Kepentingan Konsumen

TAHUN 2001 diawali dengan kegemparan luar biasa, dengan antiklimaks kebingunan masyarakat muslim, 9 Januari lalu. Yakni, ketika Presiden Abdurrahman Wahid melalui Juru Bicara Kepresidenan Wimar Witoelar menyatakan bahwa Ajinomoto itu halal. Bersamaan dengan itu, para peneliti juga menyatakan bahwa produk Ajinomoto tidak mengandung babi.

Sebagian masyarakat muslim yang awam ilmu pengetahuan, tentunya bertanya-tanya, siapa yang benar? Perlu diingat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 tahun 1999, satu-satunya lembaga resmi yang berhak menyatakan halal atau haram suatu produk hanyalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukan presiden, apalagi seorang juru bicara kepresidenan, kecuali jika PP tersebut telah dicabut atau diubah.

Kewenangan instansi di Indonesia, apalagi di masa sekarang, memang sangat rancu. Dan ini membuat masyarakat bertambah bingung. Sebagai organisasi perlindungan konsumen yang juga ikut manangani kasus Ajinomoto, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tidak ingin menambah kebingungan konsumen. YLKI harus mendudukkan kasus tersebut pada porsi dan kewenangan YLKI sesuai dengan UU yang berlaku, dalam hal ini adalah UU Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999.

Untuk itulah, YLKI belum pernah, dan tidak akan pernah menyatakan bahwa Ajinomoto itu halal atau haram. Dalam kasus Ajinomoto ini –sesuai dengan UUPK No. 8/99– YLKI mempunyai hak untuk melakukan tuntutan hukum kepada pelaku usaha jika pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Dalam kasus Ajinomoto, alasan YLKI mengadukan Ajinomoto ke Polda Metro Jaya adalah karena: Ajinomoto telah melanggar UUPK No. 8/99 Bab IV Pasal 8 poin f dan h mengenai Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha. Ajinomoto telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen karena dalam setiap kemasannya tercantum label halal tetapi pada kenyataannya produk tersebut haram. YLKI tidak mempersoalkan produk itu haram atau halal, sebab yang menjadi fokus YLKI hanya karena adanya pelanggaran pada label.

Jelas-jelas dinyatakan dalam Pasal 8 poin f (Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa) dan poin h (Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label). Karena sudah terbukti, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa produk Ajinomoto itu haram, maka YLKI melakukan tuntutan hukum melalui pengaduan ke aparat penegak hukum yang sah.

Jika dalam kenyataannya terjadi tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap Ajinomoto, seperti: penutupan pabrik, penangkapan beberapa eksekutif perusahaan, dan penyitaan produk Ajinomoto secara membabi buta oleh aparat, dan terjadinya berbagai pemerasan, baik langsung maupun tidak terhadap Ajinomoto, itu di luar maksud dan tujuan YLKI dalam menuntut secara hukum pelaku usaha yang melanggar UUPK No. 8/99. Kalau pun pihak kepolisian harus memenjarakan penanggungjawab PT Ajinomoto Indonesia, orang yang paling bertanggungjawab hanya direktur utama dan direktur produksi, bukan direktur atau manajer pabrik, manajer general affairs, atau manajer-manajer lain.

Perlu juga diketahui, tindakan penutupan pabrik selama proses hukum berjalan, tidak terdapat dalam UUPK No. 8/99. Jika pada akhirnya Ajinomoto dinyatakan bersalah oleh pengadilan, berdasarkan UUPK No. 8/99 pasal 62, Ajinomoto hanya diancam dengan kurungan maksimum 5 tahun bagi eksekutifnya yang paling bertanggungjawab (direktur utama dan direktur atau manajer produksi) atau denda maksimum Rp 2 milyar. Sama sekali tidak ada pasal yang menyatakan pabrik harus ditutup.

Jelas bahwa maksud YLKI menuntut Ajinomoto hanya semata-mata ingin menegakkan UUPK No. 8/99 yang sudah diperjuangkan oleh YLKI selama kurang lebih duapuluh tahun, bukan untuk menghancurkan pelaku usaha atau memeras pelaku usaha, atau menyebabkan pegawai Ajinomoto kehilangan pekerjaan. YLKI berharap agar UUPK No. 8/99 dapat menjadi pelopor pelaksanaan hukum secara benar di republik ini. Memang, dalam menegakkan hukum harus ada korban, dan kebetulan saat ini harus Ajinomoto. Sekali lagi, YLKI berharap agar tidak ada lagi tindakan permisif yang kontroversial dalam penyelesaian kasus Ajinomoto. Jika hal ini sampai terjadi, dapat dipastikan bahwa hukum belum berjalan di Indonesia.

Untuk itu, YLKI berharap agar berbagai pihak jangan memperkeruh permasalahan tersebut dengan berbagai pendapat yang membingungkan masyarakat. Yang terpenting, aparat hukum dapat secepatnya menyelesaikan kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk menghindari tekanan-tekanan politik-ekonomi yang tidak perlu, karena ujung-ujungnya konsumen juga yang akan menderita. Semoga!

Agus Pambagio, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Sumber : http://www.gatra.com/2001-01-16/artikel.php?id=3032 [diakses 11032011, 09.12pm]

Setiap Kelompok harus menyusun makalah dan membuat slide PPT (maksimal 10 slide) untuk bahan presentasi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.