Pertemuan Minggu Ke-XII

”Pembiayaan Agribisnis Syariah”

 =================================================================================

Matakuliah                   :    Pembiayaan Agribisnis

Dosen Praktikum          :  Feryanto, SP. M.Si., dan Maryono, SP. M.Sc.

Tujuan                         :

1.  Mahasiswa Mengetahui bentuk-bentuk Pembiayaan Agribisnis Syariah dan Konvensional.

2.  Mahasiswa mampu menjelaskan peranan Pembiayaan syariah.

3.  Mahasiswa mampu menunjukkan perkembangan pembiayaan dari waktu-waktu di Indonesia.

 =================================================================================

Pertanyaan Analisis:

Bacaanlah Wacana I, II, dan III yang terdapat pada bagian akhir pertanyaan analisis ini.

1.    Menurut kelompok Anda apa peranan pembiayaan syariah dalam pengembangan agribisnis nasional?, jika dilihat dari pengalaman pembangunan pertanian Indonesia selama ini yang di ‘biayai’ oleh pembiayaan konvensional.

2.    Sebutkan keuntungan-keuntungan ketika pembiayaan syariah dalam pembangunan atau pengembangan agribisnis di Indonesia?.

3.    Berdasarkan wacana ke-III diperoleh informasi mengenai pola-pola pembiayaan pada sektor pertanian dengan berbagai skala. Menurut kelompok Anda, sejauh mana pola tersebut sesuai dan mampu memberikan solusi bagi petani atau UMKM pertanian dalam upaya mengatasi masalah pembiayaan?.

4.    Beberapa era pemerintahaan sebelumnya menerapkan pola pembiayaan bagi pertanian dalam bentuk bantuan/subsidi/kredit, namun pola pembiayaan tersebut hampir dinilai tidak berhasil akibat pelaksanaan yang tidak jelas, serta “moral hazard’ yang cukup tinggi oleh pelakunya. Apakah permasalahan tersebut nanti dapat diatasi ketika pola pembiayaan syariah diterapkan.

Bacaan I;

MENGGAGAS PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH BAGI SEKTOR PERTANIAN

 

Sektor pertanian telah memainkan peran vital bagi pembangunan nasional. Terbukti, sampai sekarang sektor pertanian masih menjadi andalan dan terus dituntut berperan dalam pertumbuhan perekonomian nasional melalui peningkatan PDB, perolehan devisa, penyediaan bahan baku untuk industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Bahkan, sektor pertanian memiliki peran yang tidak mungkin dapat digantikan oleh sektor lain, yaitu sebagai penyedia bahan pangan.

Sejatinya perekonomian nasional akan tumbuh seiring dengan semakin kondusifnya iklim usaha pada sektor pertanian, namun permasalahan klasik yang masih menjadi kendala sampai saat ini adalah terbatasnya permodalan untuk melaksanakan kegiatan usaha pada sektor tersebut, mengingat kebutuhan terhadap modal merupakan sebuah keniscayaan dalam melaksanakan kegiatan usaha di sektor pertanian. Meningkatnya teknologi pertanian saat ini juga membuat kebutuhan dan pengerahan modal yang intensif terutama untuk pengadaan sarana produksi tidak dapat dihindarkan, sementara sebagian besar pelaku usaha pada sektor pertanian di Indonesia adalah petani kecil yang tidak sanggup membiayai kegiatan usaha tani yang padat modal dengan dana sendiri.

Tidak heran jika permasalahan modal pada sektor pertanian terus menjadi perbincangan yang masih dicari jalan keluarnya. Jika melihat sejarah pertanian di tanah air, sebenarnya kendala permodalan dalam melaksanakan kegiatan usaha tani telah diakomodasi, yaitu dengan adanya pelayanan pembiayaan/kredit untuk petani melalui Bank Desa dan Lumbung Desa, dan kegiatan ini sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Hingga pada akhirnya pada tahun 1965 pemerintah mulai memprogramkan sistem perkreditan ini secara khusus, dan pada periode itu pula layanan kredit untuk menunjang kegiatan usaha tani semakin dimantapkan. (Ashari dan Saptana, 2005).

Seiring perkembangannya, sekarang jumlah lembaga pembiayaan atau perbankan yang memiliki layanan pembiayaan/kredit untuk pertanian menunjukkan tren yang semakin meningkat, walaupun demikian banyak pula perubahan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan/perbankan terkait dengan sistem perkreditan untuk kegiatan usaha di sektor pertanian. Beberapa perubahan tersebut mencakup prosedur penyaluran, besaran dan bentuk kredit, bunga kredit, dan tenggang waktu pengembalian. (Ashari dan Saptana, 2005).

Hal yang masih menjadi momok bagi pelaku usaha tani terkait sistem pembiayaan/perkreditan oleh lembaga pembiayaan/bank adalah adanya sistem bunga. Diakui atau tidak, pemberlakuan sistem bunga dalam skim pembiayaan atau kredit oleh kebanyakan Bank Konvensional sangat kontraproduktif dengan sektor pertanian, apalagi tingkat suku bunga bank yang saat ini sangat tinggi dinilai memberatkan dan kurang berpihak terutama pada kepentingan petani sebagai komponen vital sektor pertanian.

Bahkan beberapa program pemerintah yang berkaitan dengan pembiayaan untuk sektor pertanian juga tidak luput dari sistem bunga ini. Sebagai misal, kisaran tingkat suku bunga setelah subsidi sebesar 6-7% yang berlaku pada program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dirasakan masih memberatkan (Deptan, 2009). Di samping itu, tingkat suku bunga yang sedemikian tinggi akan membuat iklim usaha pertanian semakin sulit karena pelaku usaha tani harus menyediakan dana setiap bulannya untuk membayar bunga kepada bank, sementara sebagian besar perhitungan keuntungan dalam usaha tani dilakukan setelah masa panen. Kondisi usaha sektor pertanian akan semakin hancur dengan sistem bunga ini, ketika bunga harus tetap dibayarkan walaupun usaha tani dalam kondisi merugi.

Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan pola pembiayaan dengan sistem syariah. Selain berbeda dengan konsep konvensional (bunga), pola yang berlaku dalam pembiayaan sistem syariah lebih berprinsip pada pola bagi hasil yang saling menguntungkan. Sebagai gambaran dan bahan rujukan dalam tabel di bawah ini dipaparkan perbedaan antara konsep pembiayaan sistem bunga (Bank Konvensional) dan konsep pembiayaan sistem bagi hasil (Bank Syariah).

Sumber : http://www.sinartani.com/agriwacana/menggagas-pembiayaan-berbasis-syariah-bagi-sektor-pertanian-1254108930.htm

Bacaan II;

Agribisnis Menanti Pembiayaan Syariah

Deptan mengucurkan dana penjaminan Rp 95 miliar untuk mendorong kredit mikro pertanian dari perbankan syariah. Siapkah perbankan syariah? . Impian menikmati pembiayaan syariah yang sekian lama didamba peternak sapi perah di Cianjur, Garut, Sukabumi, atau daerah lain, boleh jadi mendekati kenyataan. Berkah dan manfaat sistem Islami ini, juga segera dinikmati petani kentang, wortel, kol, dan komiditas lain di Kopeng–Magelang, Batu–Malang atau Pengalengan–Bandung, yang sudah biasa menjalankan sistem paron (berbagi) untung/rugi antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Harapan ini bukan sekedar impian yang mengawang-awang, bagaikan pungguk merindukan bulan. Karena, pola paron itu, akan diganti dengan produk-produk pembiayaan berbasis bagi hasil dari lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS), baik bank maupun non bank. Harapan ini, mestinya sudah dinikmati petani kita sejak lama. Karena, di beberapa daerah, seperti Jawa dan Aceh, masyarakat sudah mempraktikkan pola bagi hasil secara turun temurun. Pola bagi hasil tradisional ini, diterapkan nenek moyang kita tiap kali melakukan transaksi pembiayaan di sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Impian ini, selama berpuluh-puluh tahun harus terkubur, seiring peminggiran sektor pertanian, khususnya agribisnis, dalam kebijakan pembangunan nasional. Akibatnya, agribisnis sebagai jantung perekonomi Indonesia, yang dilakoni oleh sekitar 60% penduduk, justru memberi andil paling besar dalam menyumbang angka kemiskinan. Sebagian besar petani, termasuk petani agribisnis, hingga detik ini tetap hidup dalam belitan kemiskinan. Memang, penyebab miskinnya petani kita, sangat komplek. Menteri Pertanian Dr Ir Anton Apriyantono, MS dalam paparannya di acara seminar nasional “Evaluasi dan Prospek Ekonomi dan Bisnis Syariah” di Hotel Borobudur, Kamis (17/1) lalu mengakui, ada banyak faktor penyebab petani selalu miskin. Di antaranya, input sektor pertanian seperti pupuk, benih, obat-obatan dan alat-alat pertanian harganya mahal. Sementara, output-nya, berupa komoditas pertanian harganya sangat rendah.

Selain itu, lanjut Anton, tingginya peran tengkulak dan minimnya peran pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, semakin memperparah kondisi petani. “Memang, ini terkait persoalan ekonomi makro yang komplek, karena masyarakat berpenghasilan rendah tak akan mampu bayar makan jika komoditas pertanian harganya melonjak terlalu tajam. Di sini, sangat diperlukan kebijakan yang seimbang tanpa merugikan petani,” ujarnya. Padahal, ketika krisis ekonomi memporakporandakan berbagai sektor usaha,  sektor agribisnis justru mampu bertahan, bahkan bisa memberikan kontirbusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode 2000-2003 misalnya, laju pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan peternakan mencapai 1,83 %, melebihi periode krisis (1998-1999) yang hanya 0,88 %. Bahkan, PDB sebelum krisis (1993-1997) hanya 1,57 %.

Saat ini, sektor pertanian memang sedang mengalami fase percepatan pertumbuhan (accelerating growt), di hampir semua komoditas. Komoditas tebu misalnya, yang sejak krisis hingga 1999 mengalami pertumbuhan negatif, memasuki awal tahun 2000 menjadi positif. Bahkan, pada periode 2000-2003, produksi tebu/gula tumbuh rata-rata 7,43 % per tahun. Ini terjadi, karena tersalurnya kredit untuk petani tebu dari KKP (Kredit Ketahanan Pangan) sebesar Rp 1,941 triliun dan kredit komersial melalui Skim Kredit Agribisnis (SKA). Untuk lebih mempercepat pertumbuhan sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, Deptan menurut Anton, akan mengucurkan dana penjaminan sebesar Rp 95 miliar kepada perbankan syariah. Dana yang diambil dari alokasi APBN dan telah disetujui Komisi IV DPR-RI ini, digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian melalui pembiayaan dengan sistem syariah.

Anton mengatakan, dana itu dapat digunakan untuk menjamin sekitar 1.000 usaha kecil pertanian dan 500 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah seperti BPRS dan BMT Syariah yang berada di sentra-sentra produksi pertanian. Diharapkan, dari 500 LKM Syariah dapat menyalurkan kredit kepada sekitar 10.000 usaha mikro pertanian di seluruh Indonesia.  Untuk efisiensi, mempercepat pelaksanaan, dan memudahkan koordinasi, selain  diperlukan kerjasama dengan bank syariah yang punya jaringan luas, Deptan juga akan membentuk Tim Teknis dan Tim Penjaminan, menunjuk pimpinan proyek, menyusun peta potensi pertanian, membentuk program pendampingan dan melakukan pembahasan dengan Dirjen Anggran Depkeu.

Gayung pun bersambut. Presiden Direktur Bank Muamalat Indonesia (BMI) A. Riawan Amin, yang juga pembicara kedua dalam seminar yang diselenggarakan Program Ekstensi FE UI ini mengatakan, pada prinsipnya BMI siap mendukung program ini. Apalagi, skim pembiayaan di BMI 40 % mudharabah (bagi hasil) bukan murabhaha (jual beli). Sehingga BMI merasa sangat senang jika diberi kesempatan untuk bermudharabah dengan para petani. Tapi, lanjut Riawan, program ini harus didukung oleh sistem yang membuat bank syariah aman dan menghasilkan profit yang cukup. Karena, uang yang dikelola perbankan syariah juga uang amanah dan titipan banyak orang “Ini semua sudah kami komunikasikan dengan menteri dan alhamdulilah Deptan komitmen mengeluarkan uang penjaminan. Insya Allah, semaunya akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dukungan juga muncul dari Bank Syariah Mandiri (BSM). Bahkan, beberapa pekan sebelumnya, Presiden Direktur BSM Nurdin Hasibuan justru bertindak “seperti” juru bicara Deptan. Pasalnya, Nurdin meminta kepada pengelola perbankan syariah agar ikut berperan dalam program pembiayaan di sektor pertanian.   Menurut Nurdin, ini merupakan kesempatan bagi perbankan syariah untuk menggarap sektor pertanian dan usaha kecil bidang pertanian secara lebih serius. Apalagi, pemberdayaan usaha kecil menengah merupakan misi ketiga BSM. ”Ini sangat cocok dengan misi ketiga BSM yang berpihak pada usaha kecil,” terangnya.

Memang sudah selayaknya jika perbankan syariah mendukung program ini. Mengingat, kegiatan agribisnis cukup rentan dengan pengaruh alam. Sehingga, bentuk pembiayaan yang selama ini djalankan bank konvensional, menjadi kurang adil bagi petani. Karena, bank konvensional membebankan semua resiko kredit dan resiko usaha kepada petani (debitor). Sehingga, jika panen gagal, petani harus tetap membayar pokok utang dan bunganya. Kelemahan inilah, yang menghambat laju pertumbuhan kredit di sektor pertanian oleh perbankan konvensional. Akibatnya, selama berpuluh tahun, petani kita “terasing” dari dunia perbankan. Dengan tampilnya perbankan syariah membiayai sektor pertanian, kelemahan yang ada di bank konvensional secara teori teratasi. Karena, prinsip pembiayaan yang diperlukan petani seiring dengan skim pembiayaan di bank syariah.

Skim itu adalah: Pertama, yang menetapkan bagi hasil dan bagi resiko secara adil dengan memperhitungkan kemungkinan untung dan rugi. Kedua, yang menghindari penetapan besaran keuntungan diawal perjanjian. Ketiga, yang menetapkan bagi hasil berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh. Persoalan selanjutnya, terletak pada implementasinya. Semoga saja, praktiknya juga seindah programnya.

sumber :   http://www.opensubscriber.com/message/ekonomi-syariah@yahoogroups.com/964267.html

Bacaan III;

Pembiayaan yang Tepat bagi Petani -Kelompok Petani Mikro/Mustahiq-

Kredit ini dijalankan oleh LKM Syariah seperti, BPRS, BMT Syariah, BRI Unit Syariah, dan lainnya. Sasarannya petani miskin, seperti: buruh tani dan petani dengan lahan sempit. Bentuknya:

Mudharabah:
–   Bagi hasil antara petani dengan bank syariah.
–   Petani mengelola usaha, bank syariah menyalurkan kredit untuk membiayi usaha.
–   Keuntungan dibagi antara petani dengan bank berdasarkan akad yang disepakati.

Muzara’ah:
–   Kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap.
–   Hasilnya dibagi berdua (paroan).
–   Bibit, pupuk, dan alat-alat dari pemilik lahan atau dari petani penggarap, tergantungkesepakatan.

Bai Bitsaman Ajil:
–    Jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli.
–    Pembayarannya secara tangguh dan angsuran
–    Petani harus membuat kelompok yang diketuai pemilik lahan.
–    Sertifikat si pemilik lahan digunakan sebagai jaminan kredit.

Kelompok Usaha Tani Kecil dan Menengah
Mudharabah
–    ama dengan skim petani miskin.

Murabahah
–   Bank syariah menjual pupuk, obat-obatan, bibit, alat-alat pertanian dll kepada petani.
–   Pembayaran, sekali bayar dalam jangka waktu tertentu.
–   LKM Syariah memperoleh untung dari mark up harga jual barang.
–   Tepat untuk kridit pangan dan horticultura.

Musyarakah
–   Bagi hasil, tapi bank dan petani sama-sama memberikan modal (kongsi).
–   Keuntungan dibagi secara proporsional
–   Kerugian menjadi tanggungjawab kedua pihak, tapi terbatas pada jumlah modal masing-masing.

Ijaroh
–   Bank menyewakan barang/sarana produksi/tempat usaha kepada petani.
–   Petani membayar sewa tiap jangka waktu tertentu misalnya, tiap bulan.
–   Sampai batas waktu tertentu barang/sarana produksi/tempat usaha jadi milik nasabah.
–   Tepat untuk mesin pertanian dan pembangunan gudang penyimpanan.

Isthisna
–   Bank membeli barang (belum jadi) kepada nasabah berdasarkan pesanan dengan kriteria tertentu.
–   Ketika barang jadi, bank menjual barang itu sesuai kesepakatan sebelumnya.
–   Pembayaran dilakukan seteleh barang diterima
–   Tepat untuk pembiayaan mesin-mesin untuk investasi perkebunan dan peternakan.

Salam
–   Bank membeli hasil pertanian dengan pembayaran dimuka dan kriteria tertentu dari petani.
–   Bank menjualnya kepada pihak lain.
–   Sebelum membeli barang, bank telah menawarkan barang itu pada orang lain.
–   Harga penjualan dan pembelian disepakati bersama oleh nasabah pertama dan kedua.
–   Pembayaran dilakukan sebelum barang diterima.

Sumber : Majalah SABILI edisi No 16 Th XII/24 Feb 2005

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.